Pastikan Pemilu Tahun 2024 Berjalan Lancar, Kalapas Tembilahan Terima Kunjungan KPU Indragiri Hilir

Tembilahan - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (14/03/2023). Bertempat di Ruang Kalapas, tampak Ka. KPLP Rinaldi R dan Kasubsi Registrasi Vendra Hermawan mendampingi Kalapas Tembilahan menyambut Ketua KPU Inhil, Herdian Asmi, beserta rombongan. Tujuan kunjungan Ketua KPU Inhil dan rombongan kali ini yakni untuk melakukan koordinasi terkait mekanisme Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lapas Tembilahan.

"Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ketua KPU Inhil beserta rombongan. Kami mendukung penuh dan turut berupaya untuk mewujudkan Pemilihan Umum tahun 2024 agar berjalan baik dan lancar di Lapas Tembilahan, " tutur Hari Winarca.

Baca juga: Penjelasan Ahli Pidana Soal Hak Imunitas Arteria Dahlan

Kalapas menambahkan bahwasannya Lapas Tembilahan sebelumnya telah berkoordinasi terkait sinkronisasi data kependudukan dan perekaman KTP Elektronik WBP dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Inhil sehingga diharapkan nantinya pemilu tahun 2024 dapat terselenggara tanpa kendala berarti.

"Sebelumnya kita juga telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Inhil terkait data kependudukan dan perekaman KTP elektronik Warga Binaan sehingga diharapkan jauh sebelum hari pelaksanaan persoalan data telah 'clear' dan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti, " pungkasnya.

Baca juga: Adang Daradjatun Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat

Terakhir, Kalapas menegaskan bahwasannya implementasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga dapat transparan dan akuntabel.

"Untuk implementasi pelaksanaan dilapangan nantinya maka kita akan bersama-sama mengikuti sesuai peraturan dan SOP yang berlaku sehingga dapat meminimalisir pelanggaran serta bersifat transparan dan akuntabel, " tutupnya.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Kegiatan koordinasi berjalan dengan lancar dan tertib serta diakhiri dengan sesi foto bersama.