Kepala Lapas Tembilahan dan Jajaran Ikuti Upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-59 Tahun 2023

Tembilahan - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, beserta seluruh Pejabat Eselon IV (empat) dan Eselon V (lima) serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) mengikuti Upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59 Tahun 2023, Selasa (02/05/2023). Bertempat di Aula Dr. Sahardjo Lapas Tembilahan, tampak Kalapas Tembilahan dan seluruh jajaran mengikuti jalannya upacara dengan khidmat dan tertib.

Hadir langsung dalam Upacara ini yaitu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Omar Hiariej serta Para Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama Kemenkumham RI. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Yasonna menghimbau kepada Insan Pengayoman untuk menjadikan Peringatan HBP Ke-59 sebagai momentum evaluasi kinerja.

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

"Momentum Peringatan HBP Ke-59 harus kita jadikan sebagai sarana merefleksikan apa yang belum kita kerjakan dan apa yang harus diperbaiki. Pada kesempatan ini saya juga mengingatkan JAS MERAH yakni jangan sekali-sekali melupakan sejarah sebagaimana pesan bapak Proklamator Ir. Soekarno, " ujar Yasonna.

Yasonna juga mengajak seluruh Insan Pengayoman untuk kembali bekerja dan melayani Masyarakat dengan baik. "Mari kembali bekerja dan melayani Masyarakat dengan baik. Target kinerja diselesaikan sesuai jadwal, Perkuat sinergitas dan kolaborasi dan yang terakhir tingkatkan kedisiplinan, " tambah Yasonna.

Baca juga: Adang Daradjatun Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat

Menutup amanatnya, Yasonna mengajak seluruh Insan Pengayoman memaknai Halal bihalal sebagai momentum silaturahmi. "Halal Bihalal kita maknai sebagai momentum silaturahmi dan saling memaafkan serta memperkuat rasa kebersamaan, " himbaunya.

Upacara ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham RI seluruh Indonesia secara dalam jaringan (daring).

Baca juga: Kejagung: Ketut Sumedana Periksa Empat Saksi Kasus Pengadaan Pesawat Garuda